Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Sulawesi Tengah tahun anggaran 2012 mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, yang merupakan pertama kali sejak BPK melakukan pemeriksaan atas kinerja keuangan pemerintah daerah. Kepala BPK RI Perwakilan Sulawesi Tengah Sumardi meyampaikan hal itu pada Rapat Paripurna DPRD Sulteng di Palu. Atas penilaian WTP tersebut, Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola dan sejumlah pejabat lainnya yang hadir mengaku terharu.

Dalam sambutan pembukaan kegiatan Dialog Publik Safeguards REDD+ Sulawesi Tengah yang dilaksanakan oleh Yayasan Merah Putih pada Tanggal 28 Mei 2013, Gubernur Sulawesi Tengah menyatakan bahwa dalam konteks untuk memastikan landasan dan pemulihan hak-hak masyarakat, Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah telah menetapkan Peratuan Gubernur nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan FPIC pada REDD+ Provinsi Sulawesi Tengah, yang dikategorikan sebagai social safeguard.

Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola atas nama Menteri Dalam Negeri melantik Anwar Hafid dan Sumisi Marunduh sebagai Bupati dan Wakil Bupati Morowali periode 2013--2018 dalam sidang paripurna DPRD Morowali dipimpin Ketuanya Abuddin Halilu di Bungku, Sabtu (25/5/2013). Pelantikan ditandai pengucapan sumpah jabatan serta pemasangan tanda pangkat dan jabatan disaksikan oleh sekitar 3.500 undangan yang memadati ruang sidang hingga pelataran Gedung DPRD yang dijaga ketat ratusan polisi, anggota TNI, dan aparat pengamanan sipil tersebut.

PALU - Pelaksanaan Ujian Nasional (UN) tingkat SD sederajat tahun pelajaran 2012-2013 yang serentak dilaksanakan, Senin (6/5) dipantau langsung Gubernur Sulteng, Drs H Longki Djanggola MSi bersama panitia UN 2013 tingkat Provinsi Sulteng. Dua SD yang masuk dalam pantauan Gubernur bersama rombongan, yakni SD Negeri 8 di Kelurahan Mamboro, Kecamatan Palu Utara dan SD Negeri Model Terpadu Madani, di Kelurahan Tondo, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu.

Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) adalah sebuah roadmap pembangunan sanitasi di Indonesia. Program ini digagas oleh Tim Teknis Pembangunan Sanitasi (TTPS) dengan mempromosikan strategi sanitasi kabupaten/kota (SSK) sebagai cetak biru bagi pembangunan sanitasi yang komprehensif di kawasan permukiman. Roadmap ini akan diterapkan secara bertahap di 330 kabupaten/kota di seluruh Indonesia mulai 2010 hingga 2014.