Sumberdaya Manusia

a. Kualitas Tenaga Kerja (Rasio Lulusan S1/S2/S3)

Dilihat dari rasio kelulusan untuk pendidikan (S1/S2/S3) per jumlah penduduk, maka selama Tahun 2006-2009 rasio kelulusan di Provinsi Sulawesi Tengah cenderung mengalami kenaikan, seperti tampak pada gambar berikut:

Gambar 2.42

Rasio Lulusan S1/S2/S3 di Provinsi Sulawesi Tengah

Tahun 2006-2009

Sumber: BPS Provinsi Sulteng, Sulteng Dalam Angka Tahun 2010. (Data Diolah Kembali).

Gambar di atas menunjukan bahwa selama Tahun 2006-2009 perkembangan rasio lulusan S1/S2/S3 mengalami peningkatan sebesar 0,12 persen poin, dimana pada Tahun 2006 rasio kelulusan sebesar 0,35 persen meningkat menjadi 0,43 persen pada Tahun 2007, dan pada Tahun 2008 sedikit menurun menjadi 0,42 persen serta kembali pada Tahun 2009 menjadi 0,47 persen.

b. Rasio Ketergantungan

Dari segi aspek ketergantungan penduduk usia non produktif dengan usia produktif, terlihat bahwa rasio ketergantungan usia non produktif dengan usia produktif di Provinsi Sulawesi Tengah selama tahun 2006-2008 cenderung membaik yang diindikasikan oleh menurunnya angka rasio ketergantungan, sebagaimana terlihat pada gambar berikut:

Gambar 2.43

Grafik Trend Rasio Ketergantungan Usia non produktif

terhadap usia produktif di Provinsi Sulawesi Tengah

Tahun 2006-2010

Sumber: BPS Provinsi Sulteng, Sulteng Dalam Angka Tahun 2011. (Data Diolah Kembali).)

Gambar di atas menunjukan bahwa selama periode Tahun 2006-2010 rasio ketergantungan penduduk usia produktif terhadap non produktif mengalami peningkatan sebesar 2,09 persen point, dimana pada Tahun 2006 rasio ketergantungan mencapai 56,20 persen turun menjadi 50,85 persen pada Tahun 2007, dan pada Tahun 2008 turun menjadi 49,94 persen dan pada Tahun 2009 menjadi 49,08 persen, sementara pada Tahun 2010 rasio ketergantungan meningkat secara signifikan menjadi 58,30 persen.

c. Human Development Index (HDI)

Proses transformasi paradigma pembangunan yang di Tahun 1980-an hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat (basic need development), seiring dengan pergeseran paradigma transformasi pembangunan tersebut kecenderungan diera tahun 1990-an memasuki paradigma baru yakni pembangunan mulai memperhatikan pada pembangunan manusia (human centered development), yang direpresentasikan melalui indikator nilai Indeks Pembangunan Manusia (Human Development Index). Keberhasilan pembangunan mutu modal manusia tidak lepas dari peran kebijakan pembangunan nasional dan daerah.

Pembangunan Mutu Modal Manusia Sulawesi Tengah selama Tahun 2006-2010 terus mengalami perbaikan yang cukup signifikan, hal ini terindikasi dari nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dimana nilai IPM Sulawesi Tengah Tahun 2006 sebesar 68,85 meningkat menjadi 71,14 pada Tahun 2010 atau selama Tahun 2006-2010 terjadi peningkatan sebesar 2,29 point. Dengan demikian posisi IPM Tahun 2010, status pembangunan manusia (IPM) Provinsi Sulawesi Tengah berada dalam kategori tingkat pembangunan manusia menengah keatas (nilai IPM: 65,00 – 80,00).

Gambar 2.44

Trend Indeks Pembangunan Manusia

Provinsi Sulawesi Tengah

Tahun 2006 – 2010

Sumber: BPS Provinsi Sulteng, IPM Sulteng Tahun 2011.

Dalam konteks wilayah regional Kawasan Timur Indonesia (KTI), pada Tahun 2009 posisi nilai IPM Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 70,70 dibawah nilai rata-rata IPM nasional (71,76) berada pada peringkat ke 22 secara nasional dan peringkat ke 6 secara regional KTI, dengan perkataan lain nilai IPM Provinsi Sulawesi Tengah berada dibawah nilai IPM Provinsi Sulawesi Utara (peringkat 2), Provinsi Kalimantan Timur (peringkat 5), Provinsi Kalimantan Tengah (peringkat 7) Provinsi Maluku (peringkat 19) dan Provinsi Sulawesi Selatan (peringkat 20).

Gambar 2.45

Perbandingan Nilai dan Peringkat Indeks Pembangunan Manusia

di Wilayah Kawasan Timur Indoensia dan Nasional

Tahun 2009

Sumber: BPS Provinsi Sulteng, IPM Nasional Tahun 2010 (Diolah Kembali)

Gambar di atas menunjukan bahwa terdapat tiga provinsi di Kawasan Timur Indonesia yang memiliki nilai IPM diatas nilai rata-rata IPM nasional (71,76) yakni Provinsi Sulawesi Utara (75,68), Provinsi Kalimantan Timur (75,11) dan Kalimantan Tengah (74,36). Sedangkan nilai IPM terendah/peringkat paling rendah yaitu Provinsi Papua dengan nilai IPM hanya mencapai 64,53 dengan peringkat 33 (terakhir) secara nasional.

Pembangunan mutu modal manusia di Provinsi Sulawesi Tengah tidak terlepas dari peran kebijakan pembangunan daerah kabupaten/kota dalam rangka mensinergikan program dan kegiatan serta didukung alokasi anggaran yang cukup signifikan. Pada Tahun 2010 posisi nilai Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota dapat lihat pada gambar berikut:

Gambar 2.46

Perbandingan Nilai dan Peringkat Indeks Pembangunan Manusia

di Kabupaten/Kota, Provinsi Sulteng dan Nasional

Tahun 2010

Sumber: BPS Provinsi Sulteng, IPM Sulteng Tahun 2010.

Gambar diatas menunjukan bahwa nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tertinggi berada di Kota Palu dengan nilai IPM diatas rata-rata nilai IPM Provinsi Sulawesi Tengah yakni sebesar 76,40 (peringkat 1), menyusul Kabupaten Banggai dengan nilai IPM sebesar 71,35 (peringkat 2) dan Kabupaten Morowali dengan nilai IPM sebesar 70,95 (peringkat 3). Sedangkan nilai IPM terendah berada di Kabupaten Sigi dengan nilai IPM hanya mencapai 67,22 (peringkat 11). Dilihat besaran nilai IPM masing-masing kabupaten/kota, maka status pembangunan manusia termasuk dalam kategori tingkat pembangunan manusia menengah keatas (nilai IPM antara 65,00 – 80,00).