forex trading logo

Indonesian Arabic Chinese (Simplified) Czech English French German Hindi Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish

Link SKPD

LPSE SULTENG

Bappeda Sulteng

dishubkominfo.sulteng.go.id

Dinas Pekerjaan Umum Daerah Provinsi Sulteng

ESDM SULTENG

Dinas Kesehatan Daerah Sulteng

Badan Penelitian & Pengembangan Daerah Propinsi Sulteng

Dinas Pendidikan Daerah Sulteng

KUMPERIND.SULTENG.GO.ID

DINAS SOSIAL DAERAH SULTENG

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

BKPPD SULTENG

Dinas Kelautan & Perikanan Sulteng

Dinas Pertanian

BADAN KESBANGPOL LINMAS SULTENG

Biro Hukum

KP2TD SULTENG

disbudpar.sulteng.go.id

INSPEKTORAT.SULTENG.GO.ID

Home Berita SKPD Poso Wajib Terapkan SOP dan SPM
SKPD Poso Wajib Terapkan SOP dan SPM PDF Print E-mail
Written by Webmaster   
Saturday, 16 June 2012 00:00

POSO - Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di jajaran Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Poso diharuskan dan diwajibkan menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Maksmal (SPM) dalam tugas pelayanan publik dan pemerintahan. Ini perlu dilakukan guna menjamin kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan pemerintah. Demikian dikatakan Kepala baian Organisasi dan Tatalaksana Setkab Poso, Drs Henry G Padaga, Jum’at (15/6). “Pelayanan pablik masih menjadi perhatian kita bersama untuk memaksimalkannya,” ujarnya.
Guna penerapan SOP dan SPM yang optimal, badan Ortal sekarang tengah melakukan pelatihan sekaligus sosialisasi perangkatnya yang berkaitan dengan faktor pelayanan. Pelatihan yang diikuti seluruh sekretrais SKPD dan Kasbag program SKPD itu dilaksankan di Hotel Alugoro, Poso Kota.

Selain masalah pelayanan public, hal lain yang perlu ditingkatkan kepada SKPD adalah soal efisiensi, efektifitas, dan maksimalitas kinerja. “Dengan SOP dan SPM, kinerja SKPD akan bisa terukur dengan sendirinya,” jelas mantan camat Poso Kota Selatan ini.
“Karena itu sangat diharapkan semua SKPD bisa memiliki standar pelayanan prosedur yang jelas, khususnya terkait tugas pelayanan kepada masyarakat,” tambah dia.
Pelatihan sekligus penerapan SOP dan SPM bagi SKPD dilaksanakan berdasar Permendagri Nomor 52 tahun 2011 tentang SOP di lingkungan pemerintaan provinsi, kabupaten/kota. Dan Permendagri omor 79 tahun 2007 tentang pedoman penyusunan pencapaian SPM. Terkait SOP dan SPM ini pemerintah daerah bisa memasukannya dalam RPJMD dan dapat dijabarkan dalam target tahunan yang dituangkan dalam rencana kerja SKPD. (Sumber: Radar Sulteng)

 


Copyrigh © 2001 - 2011 Situs Resmi Pemda Propinsi Sulawesi Tengah - All Rights Reserved - Penampilan ke-3 Sejak online Tahun 2001 - di Kelola Oleh BAPPEDA SULTENG.