Atas Kenaikan Pendapatan Daerah

PALU – Fraksi Tadulako DPRD Provinsi Sulteng memberi apresiasi kepada Gubernur Sulteng dan jajarannya yang telah merealisasikan pendapatan tahun 2011 sebesar Rp1,410 triliun lebih. Namun demikian, Fraksi Tadulako meminta Pemerintah Provinsi Sulteng tidak menutup mata terhadap hal-hal yang sangat memerlukan perhatian dan perbaikan-perbaikan demi peningkatan kualitas pembangunan provinsi Sulteng.

Juru Bicara Fraksi Tadulako, Suryawati Hosari, mengatakan, hal tersebut dalam rapat paripurna DPRD Sulteng dengan agenda pemandangan umum Fraksi atas pidato pengantar Gubernur Sulawesi Tengah pada sidang pertanggunggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Sulteng tahun 2012. Terkait dengan hal itu lanjut Suryawati, Fraksi Tadulako meminta Gubernur memberi  penjelasan tentang realisasi  belanja tambahan untuk Rumah Sakit Undata pada 2011 yang hanya mencapai Rp3 miliar.

Padahal katanya  pada APBD-P 2011 , DPRD telah menyetujui anggaran belanja tambahan sebesar Rp8 miliar khusus untuk Rumah Sakit Undata. “Tetapi yang terealisasi hanya Rp3 miliar termasuk pengadaan mobil dinas Undata yang tidak diusulkan pihak Rumah Sakit. Sehingga Rumah Sakit Undata sepanjang 2011 tidak dapat membayar utang obat bahan farmasi, bahan habis pakai untuk pelayanan pasien baik pasien rawat inap maupun rawat jalan,” katanya.

Masih soal Rumah Sakit Undata Fraksi ini juga mengatakan realisasi anggaran belanja yang terendah pada 2011 adalah berasal dari rumah Sakit tersebut milik Pemprov itu.
“Olehnya itu terkait temuan pada Rumah Sakit Undata kami meminta Gubernur mengambil langkah sebagai berikut, yaitu menerapkan pengelolaan rumah sakit undata dan rumah sakit Madani sesuai Peraturan Mendagri nomor 6 tahun 2009 tentang pedoman pengelolaan BULD karena kedua rumah sakit tersebut adalah rumah sakit BLUD sesuai Peraturan Gubernur Nomor 21 2011.

Sementara Nawawi S Kilat Juru Bicara Fraksi Demokrat mengatakan fraksinya sangat menyayangkan  serapan anggaran yang telah dialokasikan namun tidak dapat dimaksimalkan untuk memenuhi target-target pelaksanaan pemerintahan Pembangunan dan pelayanan sosial kemasyarakatan.
“Yang dapat kami cermati belanja pegawai hanya teralisasi 88,46 persen, belanja barang hanya 95.10 persen, belanja tanah hanya 74,58 persen, belanja gedung dan bangunan hanya 81,76 persen.(zai) (Sumber: Radar Sulteng)