PALU  - Pemprov Sulteng dan DPRD Sulteng kemarin siang  menandatangani nota kesepahaman tentang  pelaksanaan pertanggungjawaban APBD-2011. Penandatanganan dilakukan Wakil Gubernur Sulteng Sudarto M Hum dan Ketua DPRD Sulteng Aminudin Ponulele. Sebelum penandatangana dilakukan pembacaan hasil  laporan rapat gabungan Komisi mengenai pelaksanaan APBD Sulteng 2012.

Hasil laporan rapat  gabungan Komisi mengenai pelaksanaan APBD sendiri mengeluarkan enam rekomendasi diantaranya   sisa belanja pegawai yang semakin besar. Aset yang dijual dengan harga murah hingga pembangunan gedung wanita terbengkalai. Wakil Gubernur Sudarto  sendiri dalam sambutannya mengatakan,  akan memperhatikan rekomendasi yang diberikan oleh DPRD. Sehari sebelumnya Fraksi-Fraksi di DPRD Sulteng telah memberikan tanggapan atas atas pidato pengantar Gubernur Sulawesi Tengah pada sidang pertanggunggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Sulteng tahun 2012. Fraksi Tadulako DPRD Provinsi Sulteng memberi apresiasi kepada Gubernur Sulteng dan jajarannya yang telah merealisasikan pendapatan tahun 2011 sebesar Rp1,410 triliun lebih.

Fraksi Demokrat mengatakan fraksinya sangat menyayangkan  serapan anggaran yang telah dialokasikan namun tidak dapat dimaksimalkan untuk memenuhi target-target pelaksanaan pemerintahan Pembangunan dan pelayanan sosial kemasyarakatan.(zai) (Sumber: Radar Sulteng)