|
RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN TOJO UNA UNA TENTANG PENYAMPAIAN RANCANGAN KEBIJAKAN UMUM APBD SERTA PPAS KAB.TOJO UNA UNA TAHUN ANGGARAN 2013 |
|
|
|
|
Written by Webmaster
|
|
Thursday, 05 July 2012 00:00 |
|
Masih dalam rangkaian rapat paripurna DPRD kabupaten Tojo Una Una pada hari rabu tanggal 4 juli 2012 bertempat diruang rapat utama kantor DPRD kabupaten Tojo Una Una dilaksanakan rapat paripurna dengan agenda pembahasan tentang rancangan kebijakan umum APBD kabupaten Tojo Una Una serta penyampaian prioritas dan plafond anggaran sementara (PPAS) kabupaten Tojo Una Una tahun anggaran 2013. Rapat paripurna ini dihadiri langsung oleh bupati Tojo Una Una Drs.Damsik Ladjalani serta ketua dan seluruh anggota DPRD kab.Tojo Una Una bersama para pejabat baik kepala dinas dan SKPD yang ada dilingkup pemerintah daerah kabupaten Tojo Una Una yang juga sempat hadir.
Dalam sambutannya bupati Tojo Una Una menyampaikan bahwa dari semua hal yang telah disampaikan mulai dari pembahasan maupun penyampaian akhir fraksi baik yang tertulis maupun lisan menyangkut efisiensi dan efektifitas anggaran, penetapan skala prioritas, alokasi dan distribusi anggaran, pertumbuhan ekonomi, pembahasan tentang masalah kemiskinan, SKPD dan aparaturnya, RPMJ, reformasi birokrasi, pembebasan lahan pembangunan, alokasi dana desa, bantuan pada para nelayan, kepariwisataan, pembangian raskin, temuan dari badan pemeriksa keuangan dan beberapa hal penting lainnya menurut bupati itu semua akan menjadi catatan dan masukan bagi pemerintah daerah untuk menjadi bahan koreksi dan perbaikan dimasa yang akan berjalan ini.
Bupati juga mengharapkan dan menghimbau pada semua pihak agar semua apa yang menjadi topik pembahasan saat ini bisa menjadi tanggung jawab bersama bukan hanya dari pihak eksekutif dalam hal ini pemerintah daerah namun juga dari pihak legislatif sehingga semua dapat diselesaikan bersama dan sesuai dengan apa yang diharapkan. Menyangkut masalah pembangunan secara umum beliau menyatakan bahwa pembangunan yang telah dijalankan sampai saat ini sudah sangat baik walaupun masih banyak masalah yang memang belum bisa terselesaikan karena banyaknya tuntutan dan makin meningkatnya kebutuhan masyarakat. Dan semoga dengan adanya tinjauan seperti ini akan bisa dijadikan tolak ukur untuk menilai sejauh mana keberhasilan pembangunan yang telah dilaksanakan dan telah benar-benar dirasakan serta mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat yang ada diseluruh wilayah kabupaten Tojo Una Una.
Keberadaan infrastruktur yang memang masih terbatas pemerintah daerah akan terus berupaya menyediakannya yang juga didukung oleh pemerintah pusat seperti dalam halDPR2 persiapan menyongsong pelaksanaan Sail Tomini 2014 nanti. Selain itu dalam rangka sinkronisasi kebijakan pemerintah sebagai tindak lanjut dari rencana kerja pemerinta daerah (RKPD) tahun 2013 pemerintah daerah sampai saat ini telah menyusun Kebijakan Umum APBD serta prioritas dan plafond anggaran sementara yang telah disepakati bersama oleh pemerintah daerah kabupaten dan DPRD Tojo Una Una yang juga dijadikan sebagai dasar dalam penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD tahun anggaran 2013.
Bupati juga menambahkan bahwa segala kebijakan prioritas pembangunan daerah tahun 2013 serta permasalahannya telah disusun sesuai hasil evaluasi capaian kinerja mulai dari tahun 2011, rencana capaian kinerja tahun 2012 dan juga isu-isu strategis serta berbagai permasalahan pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam rencana kerja pemerintah daerah kabupaten Tojo Una Una tahun 2013. Dimana pada hakekatnya semua itu didasarkan pada upaya mewujudkan pembangunan daerah Tojo Una Una yang lebih baik, merata dan berkelanjutan berbasis pada agrobisnis dan wisata menuju masyarakat madania. Adapun prioritas pembangunan ditahun 2013 yang tertuang dalam rancangan pembangunan menengah daerah (RPMJ) merupakan tindak lanjut dari upaya mendukung pelaksanaan program-program pembangun tahun 2010-2015 yang telah ditetapkan sebelumnya. Yang salasatu gambaran keterkaitannya adalah melalui penetapan kebijakan pemerintah tentang penggunaan belanja daerah yang lebih diprioritaskan pada upaya untuk memenuhi kewajiban pemerintah demi meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang telah diwujudkan dengan pengurangan belanja pegawai melalui perjalanan dinas serta penerapan pendidikan serta layanan kesehatan gratis bagi masyarakat. (sumber: Pemkab Kab Tojo Una-Una |